Sunday, October 17, 2004

TATACARA DAN PELAYANAN PEMERIKSAAN SERTA PENGAWETAN JENAZAH PADA KEMATIAN WAJAR

TATACARA DAN PELAYANAN PEMERIKSAAN SERTA PENGAWETAN JENAZAH PADA KEMATIAN WAJAR

Saturday, October 16, 2004

Dr. Djaja Surya Atmadja, SpF, PhD, S.H., DFM
Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI/
RSUPN Cipto Mangunkosumo
Jl. Salemba 6 Jakarta, tel. 3106976, fax 3154626
E-mail:atmadjads@yahoo.com

PENDAHULUAN

Kematian merupakan salah satu siklus hidup yang pasti dilalui oleh setiap orang. Manakala kematian terjadi, maka peristiwa tersebut akan memberikan dampak pada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Pada orang yang meninggal, kematian berarti hilangnya berbagai hak dan kewajiban sosial serta hukum yang tadinya dimiliki oleh yang bersangkutan. Terhadap keluarga yang ditinggalkan, kematian akan menyebabkan terjadinya perubahan status sosial dan hukum dalam kaitannya dengan almarhum(ah), seperti timbulnya warisan, adanya klaim asuransi, timbulnya hak untuk kawin lagi dsb.

Secara medis penyebab kematian dapat terjadi akibat penyakit, tua, kekerasan (rudapaksa) atau keracunan. Dilihat dari caranya, kematian dapat di bagi menjadi kematian wajar dan kematian tidak wajar. Kematian wajar adalah kematian yang terjadi akibat ketuaan atau penyakit. Kematian tidak wajar adalah kematian yang terjadi akibat suatu peristiwa pembunuhan, bunuh diri, serta kecelakaan.

Terjadinya kematian seorang individu akan menyebabkan timbulnya serangkaian pengurusan terhadap jenazah, yang perlu dilakukan sampai saatnya jenazah tersebut dikubur atau dikremasi. Termasuk dalam proses pengurusan tersebut adalah pemeriksaan jenazah, penerbitan surat keterangan kematian (formulir A), autopsi dan pembuatan visum et repertum, serta pengawetan janazah. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai hal-hal tersebut diatas, khususnya untuk menunjukkan perbedaan prosedur penatalaksanaan kasus kematian wajar dan tidak wajar.

KEMATIAN WAJAR

Suatu kematian disebut wajar jika orang tersebut berada dalam perawatan seorang dokter, diagnosis penyakitnya telah diketahui dan kematiannya diduga karena penyakitnya tersebut. Pada kematian yang terjadi dalam perawatan di Rumah Sakit atau dalam perawatan seorang dokter, pada umumnya dokter dapat memastikan bahwa kematian tersebut kematian wajar. Pada kasus ini dokter yang memeriksa pasien terakhir kali atau dokter yang merawat dapat langsung memberikan surat keterangan kematian (formulir A) dan jenazahnya dapat langsung diserahkan pada keluarganya.

Dalam konteks Indonesia, seorang dokter Puskesmas yang mendapatkan laporan adanya suatu kematian hendaknya MEMERIKSA SENDIRI jenazah tersebut. Setelah dokter selesai melakukan pemeriksaan luar (yang dilakukan tanpa surat permintaan visum dari polisi) terhadap mayat ini, dokter berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik menentukan apakah kematiannya merupakan kematian wajar atau tidak wajar. Jika ia yakin, bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan atau keracunan serta kecurigaan lainnya, maka ia dapat memutuskan bahwa kematian adalah wajar. Sejak tahun 1990 an, untuk penentuan penyebab kematian wajar, dokter dapat melakukan verbal autopsy, yaitu suatu metode anamnesis terstruktur yang diterapkan secara alloanamnesis untuk menegakkan perkiraan penyebab kematian. Metode verbal autopsy saat ini sudah diterima secara internasional, dan metodenya telah dibakukan oleh WHO. Hanya saja disini, harus diingat bahwa verbal autopsy hanya dapat dilakukan pada kasus kematian wajar. Dokter yang memeriksa jenazah ini, setelah menyimpulkan bahwa kematiannya wajar selanjutnya menyerahkan jenazah pada keluarganya, membuat serta menandatangani surat keterangan kematian (formulir A). Di kemudian hari, jika diperlukan oleh keluarga, maka dokter dapat juga memberikan keterangan lain untuk asuransi, pensiun serta surat lainnya yang berkaitan dengan kematian tersebut.

Dalam prakteknya di berbagai Puskesmas di DKI Jakarta, petugas yang melakukan pemeriksaan jenazah bukanlah dokter melainkan petugas pemeriksa jenazah. Hal ini sebenarnya kurang tepat karena pemeriksaan jenazah ini justru merupakan pemeriksaan awal yang akan menentukan apakah kematian pasien tersebut wajar atau tidak wajar, yang implikasinya sosial dan hukumnya sangat besar. Dalam hal ini hanya dokter sajalah yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya karena ia telah mempelajarinya pada saat menjalani pendidikan sebagai dokter. Dalam hal yang amat-amat mendesak, tenaga paramedis tertentu (yang telah dilatih khusus) mungkin dapat membantu dokter memeriksa jenazah sebagai kepanjangan tangan dokter (verlengde arm van de arts), akan tetapi tanggung jawab dan penandatangan surat keterangan kematian tetap harus dokternya.

KEMATIAN TIDAK WAJAR

Setiap kematian yang terjadi akibat kekerasan atau keracunan termasuk kematian yang tidak wajar. Cara kematian pada kematian tidak wajar adalah pembunuhan, bunuh diri dan kecelakaan. Pada kasus kematian tidak wajar, kasusnya hendaknya segera dilaporkan ke penyidik, sesuai dengan pasal 108 KUHAP. Adapun yang termasuk dalam kategori kasus yang harus dilaporkan ke penyidik adalah:
kematian yang terjadi di dalam tahanan atau penjara
kematian terjadi bukan karena penyakit dan bukan karena hukuman mati
adanya penemuan mayat dimana penyebab dan informasi mengenai kematiannya tidak ada
Keadaan kematiannya menunjukkan bahwa kemungkinan kematian akibat perbuatan melanggar hukum
Orang tersebut melakukan bunuh diri atau situasi kematiannya mengindikasikan kematian akibat bunuh diri
Kematian yang terjadi tanpa kehadiran dokter
Kematian yang disaksikan dokter tetapi ia tidak dapat memastikan penyebab kematiannya.

Pada kasus kematian yang terjadi akibat pembunuhan, bunuh diri maupun kecelakaan serta kematian yang mencurigakan lainnya, maka dokter yang memeriksa jenazah terakhir kali:
TIDAK BOLEH menyerahkan jenazah kepada keluarganya,
Melaporkan kematian tersebut ke penyidik/polisi, berdasarkan pasal 108 KUHAP.
TIDAK PERLU membuat surat keterangan kematian (formulis A)
TIDAK BOLEH melakukan pengawetan jenazah
Untuk daerah DKI dan sekitarnya, setelah penyidik mendapatkan laporan mengenai kematian yang mencurigakan ini, penyidik biasanya lalu membawa surat permintaan visum et repertum jenazah dan jenazah ke RSCM untuk dilakukan pemeriksaan jenazah atau autopsi. Dokter yang melakukan pemeriksaan jenazah inilah yang akan membuat dan menandatangani formulir A dan menyerahkan jenazah ke keluarganya setelah pemeriksaan selesai. Pada kasus kematian tidak wajar, pengawetan jenazah baru boleh dilakukan setelah pemeriksaan autopsy selesai dilakukan.

Pada kasus dimana kematian tidak disaksikan oleh dokter, misalnya kematian yang terjadi di rumah, di jalan dsb, jenazah seringkali langsung dibawa ke Rumah Duka. Sebelum dibawa ke Rumah Duka, terkadang pasien sempat diperiksa olah dokter swasta atau dokter Rumah Sakit yang mendapati pasien sudah meninggal dunia. Dokter ini biasanya memberikan surat keterangan (bukan formulir A), yang menyatakan bahwa pasien telah meninggal dunia. Pada beberapa surat keterangan tersebut kadang dokternya menuliskan dugaan penyebab kematiannya. Surat keterangan ini bukanlah formulir A, sehingga keluarga tetap harus mengurus formulir A di Puskesmas terdekat, karena yang berwenang membuat surat kematian adalah dokter Puskesmas. Dokter Puskesmas seharusnya memeriksa korban terlebih dahulu dan memastikan apakah kematiannya wajar atau tidak wajar. Jika ia merasa yakin kematiannya wajar, ia dapat langsung memberikan formulir A, tetapi jika ia mencurigai kematiannya tidak wajar ia hanya perlu melapor ke penyidik. Berdasarkan laporan tersebut, maka penyidik akan membawa jenazah untuk diautopsi.

Pada kenyataannya, pada kasus semacam itu, biasanya dokter Puskesmas langsung memberikan surat formulir A tanpa melakukan pemeriksaan jenazah sama sekali. Malahan ada tenaga paramedis yang memberikan surat formulir A tanpa melakukan pemeriksaan, dengan mencantumkan dokter pembuat keterangan sebagai pemeriksa jenazah. Tindakan ini sebenarnya menyalahi hukum, karena pemberian surat keterangan kematian hanya boleh dilakukan setelah pemeriksa melakukan pemeriksaan sendiri dan meyakini bahwa kematiannya wajar. Jika saja pada kasus ini kemudian ternyata kematiannya tidak wajar, sehingga tanpa autopsi jenazahnya langsung dikubur, dikremasi atau diawetkan sebelum diautopsi, maka dokter atau paramedis yang menandatangani formulir A dapat diperiksa oleh penyidik dalam kaitan dengan gugatan perdata maupun tuntutan pidana.

PENGAWETAN JENAZAH

Dengan semakin tingginya mobilitas dan penyebaran penduduk ke seluruh penjuru dunia, maka pada kematian salah seorang anggota keluarga ada kemungkinan perlunya dilakukan penundaan penguburan/kremasi untuk menunggu kerabat yang tinggal jauh di luar kota atau luar negeri. Pada kematian yang terjadi jauh dari tempat asalnya, terkadang perlu dilakukan pengangkutan jenazah dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada kedua keadaan ini diperlukan pengawetan jenazah untuk mencegah pembusukan dan penyebaran kuman dari jenazah ke lingkungan.

Pada prinsipnya pengawetan jenazah adalah suatu tindakan medis melakukan pemberian bahan kimia tertentu pada jenazah untuk menghambat pembusukan serta menjaga penampilan luar jenazah supaya tetap mirip dengan kondisi sewaktu hidup. Pengawetan jenazah dapat dilakukan langsung pada kematian wajar, akan tetapi pada kematian tidak wajar pengawetan jenazah baru boleh dilakukan setelah pemeriksaan jenazah atau autopsi selesai dilakukan.

Pengawetan jenazah perlu dilakukan pada keadaan:
Adanya penundaan penguburan atau kremasi lebih dari 24 jam: Hal ini penting karena di Indonesia yang beriklim tropis, dalam 24 jam mayat sudah mulai membusuk, mengeluarkan bau, dan cairan pembusukan yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya.
Jenazah perlu dibawa ke tempat lain: Untuk dapat mengangkut jenazah dari suatu tempat ke tempat lain, harus dijamin bahwa jenazah tersebut aman, artinya tidak berbau, tidak menularkan bibit penyakit ke sekitarnya selama proses pengangkutan. Dalam hal ini perusahaan pengangkutan, demi reputasinya dan untuk mencegah adanya gugatan di belakang hari, harus mensyaratkan bahwa jenazah akan diangkut telah diawetkan secara baik, yang dibuktikan oleh suatu sertifikat pengawetan.

Jenazah meninggal akibat penyakit menular: Jenazah yang meninggal akibat penyakit menular akan lebih cepat membusuk dan potensial menulari petugas kamar jenazah, keluarga serta orang-orang di sekitarnya. Pada kasus semacam ini, walaupun penguburan atau kremasinya akan segera dilakukan, tetap dianjurkan dilakukan pengawetan jenazah untuk mencegah penularan kuman/ bibit penyakit ke sekitarnya

Untuk mempertahankan bentuk dan penampilan: Anggota keluarga yang berduka biasanya menginginkan almarhum(ah) diawetkan sedemikian rupa sehingga penampilannya dipertahankan semirip mungkin dengan keadaannya sewaktu hidup. Sayangnya pengawetan jenazah yang ada di Indonesia saat ini pada umumnya masih kurang memperhatikan aspek kosmetik ini sehingga hasil pengawetannya masih jauh dari sempurna. Keluhan yang biasa muncul pada pengawetan jenazah cara konvensional dengan formalin adalah muka yang hitam, kulit yang kaku, obat yang perih dan meleleh dari mulut dan hidung. Dengan pengembangan metode dan bahan kimia baru, pada saat ini telah berhasil dibuat pengawetan jenazah yang tidak mengubah warna kulit, tekstur tidak keras, tidak meleleh dan tidak perih, malahan dilengkapi dengan bau wangi yang dapat dipilih jenisnya.

Di Inggris pengawetan jenazah dilakukan oleh orang yang mempunyai sertifikat sebagai embalmer setelah yang bersangkutan mengikuti pendidikan selama 3 tahun. Kasus yang diawetkan adalah kasus kematian wajar dan kasus kematian tidak wajar setelah dilakukan autopsi oleh dokter forensik. Di Indonesia, sampai saat ini tidak ada institusi pendidikan yang khusus mendidik seorang untuk menjadi embalmer. Dalam pendidikan S1 kedokteran tidak ada pelajaran mengenai pengawetan jenazah, sehingga dokter pada umumnya tidak menguasai tehnik melakukan pengawetan jenazah. Dalam pendidikan S2, spesialisasi kedokteran forensik adalah satu-satunya program pendidikan yang mencantumkan pelajaran mengenai pengawetan jenazah dalam kurikulumnya. Atas dasar itulah, maka dalam konteks hukum di Indonesia, maka pengawetan jenazah sebaiknya dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, yaitu dokter spesialis forensik. Adapun alasannya adalah sbb:

Karena Indonesia tidak menganut sistim koroner atau medical examiner yang bertugas memilah kasus kematian wajar dan tidak wajar, maka tugas memilah kasus seringkali justru ada pada embalmer yang menjadi orang pertama yang *memeriksa jenazah. Embalmer di Indonesia, yang secara sengaja maupun tidak melakukan pengawetan pada kasus kematian tidak wajar sebelum dilakukan autopsi, dapat menyebabkan terjadinya kesulitan penyidikan karena adanya bukti-bukti tindak pidana yang hilang atau berubah dan karenanya dapat dikenakan sanksi pidana penghilangan benda bukti berdasarkan pasal 233 KUHP. Jika pada kasus ini dilakukan juga gugatan perdata, maka pihak Rumah Duka pun dapat saja ikut dilibatkan sebagai turut tergugat.
Kewenangan dan keahlian untuk melakukan pengawetan jenazah ada pada dokter spesialis forensik, berdasarkan pendidikannya.

Sertifikat pengawetan jenazah yang dibuat oleh dokter spesialis forensik diterima di seluruh dunia. Pada prinsipnya sertifikat adalah tanda pengakuan bahwa seseorang adalah ahli dan berwenang dan telah melakukan pengawetan jenazah sesuai standar international dan berani menjamin bahwa pengawetannya bagus dan ia siap untuk mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Atas dasar itu tentu dapat dimengerti mengapa beberapa embalmer yang sebenarnya tidak punya keahlian dan kewenangan untuk melakukan pengawetan berani melakukan pengawetan tetapi tidak berani memberikan sertifikat. Dalam hal telah dilakukan pengawetan tanpa sertifikat dan hasilnya jelek dan merugikan keluarga, maka pihak Rumah Duka sebagai pihak yang memfasilitasi pengawetan tersebut dapat turut digugat secara perdata berdasarkan pasal 1365 KUHPer.

PENUTUP

Pada kematian wajar yang terjadi di Rumah Sakit, dokter dapat langsung memberikan surat formulir A dan menyerahkan jenazah pada keluarganya. Pengawetan jenazahpun dapat dilakukan segera setelah kematian. Pada kematian dengan tanda-tanda kekerasan atau keracunan, maka dokter harus mencurigai bahwa kematiannya merupakan kematian tidak wajar yang harus dilaporkan ke penyidik. Penyidik yang menerima laporan tersebut akan mengirimkan jenazah dan surat permintaan visum et repertum jenazah kepada dokter forensik untuk dilakukan autopsi. Setelah dilakukan autopsi barulah terhadap jenazah boleh dilakukan pengawetan jenazah.

Pengawetan jenazah dalam konteks Indonesia, sebaiknya dilakukan oleh dokter spesialis forensik yang memang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini penting bukan saja untuk menjamin kualitas pengawetan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya permasalahan sanitasi lingkungan yang terjadi akibat pengawetan yang jelek kualitasnya serta meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah hukum berkaitan dengan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Atmadja DS. Pengawetan jenazah dan aspek medikolegalnya. Majalah kedokteran Indonesia (in press, Agustus 2002)

Haglund WD, Sorg MH. Forensic taphonomy, the postmortem fate of human remains. Boca Raton: CRC Press 1999: 165, 486-7.

Spitz WU, Fisher RS. Medicolegal investigation of feath. 2nd ed. Springfield: Charles C Thomas 1973: 30-1, 253-4, 474.

Hamzah A. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, 1996

Moeljatno. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 tahun 1981, LN No. 76 tahun 1981, T.L.N. No. 3258.

Peraturan Perundang-undangan bidang kedokteran. Jakarta: bagian Kedokteran Forensik FKUI, 1994